Collections

Advanced Search
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Record DetailXML DetailCite
Dinamika Perubahan Sifat Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Kurun Wakru 2002-2019 dan Implikasinya

Dinamika Perubahan Sifat Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Kurun Wakru 2002-2019 dan Implikasinya

Record DetailXML DetailCite
Budaya organisasi: dari Chester I. Barnard ke Michael R. Porter

Budaya organisasi: dari Chester I. Barnard ke Michael R. Porter

Record DetailXML DetailCite
Ilmu Perundang-Undangan

Ilmu Perundang-Undangan

Record DetailXML DetailCite
Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konsitusi : dalam Teori dan Praktik

Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konsitusi : dalam Teori dan Praktik

Record DetailXML DetailCite
Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia

Record DetailXML DetailCite

Tiga pelajaran penting dalam periode reformasi konstitusi di Indonesia : the three important lessons in the periode of indonesian constitution reform

Record DetailXML DetailCite
Reformasi konstitusi dari aspek lembaga negara : constitutional reform state institutional aspect

Reformasi konstitusi dari aspek lembaga negara : constitutional reform state institutional aspect

Record DetailXML DetailCite
Implikasi putusan MK terhadap netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah

Implikasi putusan MK terhadap netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah

Record DetailXML DetailCite
Mahkamah Konstitusi : Dari Negative Legislature ke Positive Legislature ?

Mahkamah Konstitusi : Dari Negative Legislature ke Positive Legislature ?

Record DetailXML DetailCite
First Page Previous 1 2 3 4 5 Next Last Page

Search Result

Found 67 from your keywords: Subject : "Konstitusi"
You currently on page 5 of 7 page(s)
Query took 0.01779 second(s) to complete
XML ResultJSON Result

Information

Web Online Public Access Catalog - Use the search options to find documents quickly