Penataan Hukum Tata Negara melalui amandemen UUD sangat diragukan untuk mewujudkan asas negara hukum dan asas demokrasi, termasuk good governanace, karena karakter UUD pasca amandemen di satu sisi tidak berdasarkan landasan konseptual yang jelas dan berpeluang menimbulkan konflik antarlembaga negara dan antara rakyat dengan pemerintah