pengaturan kekayaan yag tidak wajar dapat menjadi refleksi kenyataan banyaknya pejabat publiuc yang mempunyai kekayaan yang diluar logika pendapatan sahnya. dalam penghitungan sederhana, gaji, tunjangan, dan pendapatan sah yag diterima oleh penyelenggara negara cenderung bernilai minus jika disubtitusikan ke semua harta atau kekayaan yang dimiliki. hal ini menimbulkan spekulasi bahwa harta atau kekayaan yang diterima didapatkan dengan cara-cara yang tidak halal atau melawan hukum.