Korupsit yang terjadi di semua sektor kehidupan masyarakat, telah mengancam upaya pembangunan berkelnajutan dan pencapaian kesejahteraan amsyarakat indonesia. masyarakat menunutut agar hukuman mati dijattuhkan kepada para koruptor. namun, sampai saat ini belum ada ataupun koruptor yang dihukum mati. hal ini disebabkan ini disebabkan karena berbagai kelemahan yuridis tersebut antara lain: pidana mati hanya diancamkan untuk tindak pidana korupsi dalam pasal 2 UU korupsi (yaitu memperkaya secara melawan hukum), yang dilakukan dalam keadaan tertentu dan kriterianya tidak jelas. [MMH jilid 42 No.1 januari 2013]