Untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan/pebgurusan piutang BUMN, dalam UU APBN 2010, UU APBN 2011, dan bermasalah BUMN di bidang usaha perbankan dilaksanakan oleh BUMN yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan mengacu kepada UU tentang perseoan terbatas dan UU tentang BUMN [ Media kekayaan negara, edisi nomor 12]