Tulisan ini berusaha menguji upaya membangun hubungan antara korupsi dan hak asasi manusia pada level internasional dan menyediakan sarana refleksi konteks keindonesiaan serta bagaimana hubungan ini dapat diterapkan di indonesia. setelah melakukan refleksi, penulis berkesimpulan untuk merekomendasikan bahwa para pemangku kepentingan (stakeholders) di indonesia, baik di tingkat nasional maupun lokal, harus melakukan investigasi untuk merumuskan akibat konkrit korupsi terhadap HAM, seperti hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak atas pembangunan serta hak masyarakata adat.... [Humanitas, volume III, nomor 1.juni 2012]