Biaya admnistrasi pada pembayaran tagihan listrik online ditengarai penuh akal-akalan kutipan yang dimulai tahun 2000 itu banyak melabrak aturan, termasuk tak meminta izin ke dewan perwakilan rakyat. penelusuran tempo bahkan menemukan indikasi pelanggaran terhadap undang-undang anti-korupsi. uang pelanggan Rp 42,5 milyar per bulan setengah triliyun rupiah per tahun diduga jadi bancakan yayasan dan mitra PLN