Image of Telaahan progresif: implementasi asas pembuktian terbalik (reserved onus) terhadap tindak pidana korupsi (progrissive review: verifigation reverse principle implementation (reversed onus) against corruption)

Text

Telaahan progresif: implementasi asas pembuktian terbalik (reserved onus) terhadap tindak pidana korupsi (progrissive review: verifigation reverse principle implementation (reversed onus) against corruption)



Masalah korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Berbagai upaya pemberantasan sejak dulu ternyata tidak mampu mengikis habis kejahatan korupsi. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu: kompleksitas persoalan korupsi, kesulitan menemukan bukti, dan adanya kekuatan yang menghalangi pemberantasan korupsi.


Availability

12020303A PDK 36Perpustakaan Merah Putih (Artikel)Available

Detail Information

Series Title
-
Call Number
A PDK 36
Publisher Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI : .,
Collation
Hlm 281 - 296
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Classification
A
Content Type
-
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2 Juni 2011
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility

Other version/related

No other version available




Information


RECORD DETAIL


Back To PreviousXML DetailCite this