Cetakan pertama, 2004 Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakakn subsistem dari Hukum Administrasi Negara. Namun, peraturan yang digunakan sebagai acuan masih warisan dari kolonial Belanda hingga tahun 1991. Barulah pada tahun 1992, Undang-Undang tentang keimigrasian dilahirkan yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU No. 9 tahun 1992) yang merupakan unifikasi dari beberapa ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Peningkatan arus orang asing ke wilayah RI tentunya akan meningkatkan penerimaan uang yang dibelanjakan di Indonesia, meningkatkan investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa, begitu pula dengan peningkatan arus WNI yang melakukan perjalanan ke luar wilayah NKRI, untuk keperluan bekerja akan menghasilkan dana berupa remittance. Namun, peningkatan arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang juga mengandung pengaruh negatif seperti dominasi perekonomian nasional oleh perusahaan transnasional yang bermerger dengan perusahaan Indonesia melalui PMA atau dalam negeri, saham atau kontrak, munculnya Transnational Organized Crime (TOC), mulai dari perdagangan wanita dan anak-anak, pencucian uang, naarkotika, dan obat terlarang, imigran ilegal, sampai ke perbuatan terorisme internasional. Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan lalu-lintas orang keluar-masuk wilayah NKRI serta pengawasan orang asing selama berada di Indoneisa dilakukan secara konsisten.