Analisis kesenjangan antara UNTOC dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia menghasilkan tidak kurang dari 17 (tujuh belas) temuan (kesenjangan), yang perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang dan menindaklanjutinya. Sebagai contoh hasil kajian menemukan bahwa UNTOC sudah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, namun KUHP ataupun undang-undang pidana nasional Indonesia sama sekali tidak satupun yang dapat dipadankan dengan istilah "kejahatan (transnasional) terorganisasi", sehingga dapat dipandang sebagai jenis kejahatan baru dalam hukum pidana nasional Indonesia, walaupun kejahatan dimaksud sudah banyak terjadi bahkan sudah menimbulkan dampak yang cukup serius bagi Indonesia.