Suatu peraturan undang-undang, khususnya undang-undang pidana, yang dalam prakteknya tidak dijalankan akan menurunkan kewibawaan dari penguasa. Ini adalah salah satu sumber krisis kewibawaan. Maka hendaknya selalu didasari oleh pembentuk undang-undang, bahwa penggunaan hukum pidana harus hemat dan bahwa pidana itu bersifat subsidair, dalam arti bahwa apabila sarana-sarana lain lebih bermanfaat dalam mempertayhankan sesuatu nilai atau norma hendaknya jangan digunakan hukum pidana.