Record Detail
Advanced SearchText
Reposisi lembaga pendidikan hukum dalam proses legislasi di Indonesia
"Ada berbagai ragam faktor yang menyebabkan kondisi hukum yang demikian mengecewakan ini. di antaranya adalah substansi hukum positif yang ada masih belum harmonis, dan pembentukan hukum positif yang ada terkesan hanya didasarkan pada pertimbangan dan kurang menyentuh kepentingan masyarakat luas. Selain itu, lemahnya 'law enforcement' juga ikut memberi andil buruknya tampilan hukum ditengah masyarakat. Untuk itu maka diperlukan upaya terus-menerus untuk melakukan pembangunan hukum. Namun yang tak kalah pentingnya dalam membenahi kondisi hukum di Indonesia adalah dengan membenahi pula sistem pendidikan hukum di Indonesia."
Availability
11020496 | A AP 35 | Perpustakaan Merah Putih (Artikel) | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
A AP 35
|
Publisher | Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta., 2009 |
Collation |
147-163
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
NONE
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
Jurnal Konstitusi vol. 6 No.2
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available