Record Detail
Advanced SearchText
Membangun sinergi dalam pengawasan hakim
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 bertanggal 23 Agustus 2006 yang "mengamputasi" kewenangan Komisi Yudisial (KY) dalam hal pengawasan hakim (termasuk hakim agung). setidaknya terdapat anggapan anggapan bahwa putusan tersebut telah meredupkan kiprah dari lembaga negara "anak" reformasi itu. kewenangan tersisa yang masih menguatkan kehadiran KY, terkait dalam hal seleksi calon hakim agung. keinginan untuk mengembalikan "gigi" KY mengalami jalan panjang bahkan hampir pada titik yang mengkhawatirkan.
Availability
11020492 | A HP 9 | Perpustakaan Merah Putih (Artikel) | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
A HP 9
|
Publisher | Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta., 2009 |
Collation |
43-62
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
NONE
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
Jurnal Konstitusi vol. 6 No.2
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available