Reformasi peradilan telah berjalan sejak tahun 2000. pada masa awal reformasi peradilan, sejarah mencatat besarnya peran serta masyarakat melalui berbagai organisasi non pemerintah dalam mendorong proses reformasi peradilan, baik sebagai pemantau yang kritis maupun sebagai partner peradilan dalam melaksanakan proses perubahan. selain organisasi non pemerintah, bantuan juga datang dari negara-negara donor yang turut memberikan konstribusi dalam proses perubahan. monumental yang tengah berlangsung di lembaga peradilan. Belum pernah dalam sejarah peradilan Indonesia, MA membuka diri sedemikian luas terhadap masukan, kritisi maupun asistensi dari luar.
Seiring dengan telah berjalannya pembaharuan peradilan selama sepuluh tahun, maka saat ini dirasakan perlu untuk tidak hanya memikirkan permasalahan saat ini namun juga untuk berfikir jauh ke depan. pembaruan peradilan perlu beranjak dari usaha-usaha memecahkan problematika masa kini menuju kepada upaya perubahan yang berlandaskan pada konsep perubahan yang lebih visioner. baik pengadilan maupun masyarakat perlu memiliki "agenda bersama" yang menempatkan peran pengadilan dan masyarakat secara proporsional untuk menuju pada arahan yang sejalan. naskah ini diharapkan menjadi titik awal dalam membangun proses diskusi yang lebih kaya dan terarah untuk merumuskan tujuan peradilan ideal yang dicita-citakan. Dalam jangka panjang diharapkan lambat laun proses reformasi peradilan akan menjadi proses partisipatif yang produktif dan terarah serta memperkuat sinergi antara masyarakat dan lembaga peradilan.