Konstitusionalitas pengadilan khusus korupsi dan hakim karir serta ad hoc korupsi tidaklah bermasalah dari sisi UUD 1945 pasca perubahan. Meskipun perbaikan konstitusi ada baiknya ke depan tetap diupayakan, namun dengan aturan UUD yang ada sekarang inipun, putusan MK tentang Pasal 53 UU KPK telah menegaskan keberadaan pengadilan khusus korupsi tidaklah bertentangan dengan UUD.