sejak indonesia secara efektif memasuki era otonomi daerah pada 1 Januari 2001, tanggal berlaku efektifnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara signifikan pula pola dan politik korupsi direpublik ini berubah. dari korupsi 'berjamaah' dengan 'komando' yang bersumber dari kekuasaan pusat (baca :dipimpin oleh istana atau Jakarta), menjadi korupsi 'chaotic' di berbagai lokalitas yang makin berciri 'kleptoracy'