Tulisan ini menganalisa dua putusan praperadilan yaitu, (1) permohonan preperadilan oleh Ikatan Keluarga Besar laskar Ampera (IKBLA) Arif rachman Hakim atas diterbitkannya SP3 terhadap pejabat Pemda Samarinda ("IKBLA melawan Kejaksaan Negeri-Pemda Samarinda"), (2) Permohonan Preperadilan oleh Indonesia Corruption Watch 9ICW) atas diterbitkannya SP3 terhadap Marimutu Sinivasan"). Analisa atas dua putusan ini dilakukan dari sudut hukum acara pidana dan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dengan ditegakkannya hukum dalam kasus-kasus pidana di pengadilan dan sekaligus mencegah terjadinya selective law enforcement atau perlakuan yang tidak sama di muka hukum.