DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki nilai strategis karena selain menjadi cerminan wajah Indonesia di dunia internasional juga menjadi rujukan bagi banyak daerah dalam membuat kebijakan pembangunan. Program yang ditujukan untuk mengatasi problem-problem yang selama ini melanda Ibukota seperti penanggulangan kemacetan, banjir, perbaikan layanan kesehatan dll. Haruslah menjadi program yang tertata dan mampu terlaksana dengan baik. Sayangnya, sebagai produk hukum proses penyusunan RPJMD kurang melibatkan partisipasi masyarakat dan sebagai dokumen publik. RPJMD kurang disosialisasikan dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini berakibat pada sikap masyarakat DKI Jakarta yang acuh terhadap rencana pembangunan daerahnya.