Mengembangkan e-procurement di lingkup pemerintah tidak mudah. Dibutuhkan tidak saja komitmen dan pengawalan dari pimpinan puncak unit pemerintahan terkait, tetapi juga kehandalan jajaran menengah lain dengan visi yang sebangun dengan dalam pengadaan barang dan jasa dan teknologi informasi yang memadai. Pada sisi lain, dibutuhkan pula prasyarat seperti pola manajemen perubahan yang efektif, ketersediaan infrastruktur jaringan telematika dengan berbagai perangkat pendukung dan anggaran yang memadai, yang dapat mempercepat proses e-procurement. Ssat ini pemerintah telah mengukuhkan keberadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dengan salah satu programnya adalah LPSE. LPSE Nasional menjadi pembelajaran pengayaan upaya penyempurnaan sistem/aplikasi e-procurement secara bersama-sama.