Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2007 (Bagian II), yaitu :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 sampai Nomor 26 Tahun 2007, isinya tentang : Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina Tentang Kegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan Keamanan (Nomor 20); Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Nomor 21); Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Nomor 22); Perkeretaapian (Nomor 23); Penanggulangan Bencana (Nomor 24); Penanaman Modal (Nomor 25); dan Penataan Ruang (Nomor 26)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 sampai dengan Nomor 32 Tahun 2007, isinya antara lain : Penyelenggaraan Keolahragaan (Nomor 16); Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Nomor 17); Pendanaan Keolahragaan (Nomor 18); Partai Politik Lokal di Aceh (Nomor 20); Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Nomor 23); Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Nomor 24); Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Nomor 25); dan Perubahan Keempat Atas Peratura Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Nomor 31)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 sampai dengan Nomor 20 Tahun 2007
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 sampai dengan Nomor 13 Tahun 2007
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 sampai dengan Nomor 6 Tahun 2007