Isi buku “Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2006 Bagian III”, mencakup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan selama triwulan ketiga tahun 2006, yaitu:
- Undang-Unadng Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah an Aceh; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 sampai dengan Nomor 30 Tahun 2006;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 sampai dengan Nomor 81 Tahun 2006, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penangggulangan AIDS Nasional; dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 sampai dengan Nomor 16 Tahun 2006, antara lain: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Perce[atan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo; and Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kontingen Garuda Dalam Misi Perdamaian di Lebanon;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 25 Juli 2006 Dalam Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006, Permohonan Pengujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tanggal 23 Agustus 2006 Dalam Perkara Nomor 005/PUU-IV/2006, Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Pengujuan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006; dan
- Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2006 (Nomor 8/8/PBI/2006 sampai dengan Nomor 8/12/PBI/2006).