Seri peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 2003 (bagian I) cakupan isinya meliputi Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 1 sampa Nomor 11 tentang Pembentukan beberapa Kabupaten dan Kota di Indoenesia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu juga terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 Tahun 2003 yang isinya antara lain tentng : Pemberhentian Anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia; Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota; Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, PTUN, dan Peradilan agama; Perubahan atas Peraturan Pemerintan tentang Peraturan Gaji anggota TNI; Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji anggota Kepolisian Republik Indonesia; Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, dan banyak lagi.
Dalam buku seri ini juga termua Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 sampai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yang berisi tentang : Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2003; Tim Koordinasi Telematika Indonesia; Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Bebas Visa Kunjungan Singkat, dan banyak lagi.
Terdapat juga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tentang Percepatan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian jaya Barat, Kabupaten Paniai; Kabupaten Mimilea; Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tentang Persiapan Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IX Tahun 2003 dan peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika. Serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang dikeluarkan di awal tahun 2003