Seri peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 2003 (bagian III) ini berisi:
1. Mulai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor II/MPR/2003; juga dilengkapi dengan Keputusan Majleis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/MPR/2003 sampai dengan Nomor 5/MPR/2003;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 sampai dengan Nomor 24 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 sampai dengan Nomor 47 Tahun 2003;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 sampai dengan Nomor 76 Tahun 2003; dan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund dan Instruksi Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku.