Buku ini merupakan Bagian III dari Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia untuk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada tahun 1999.

Isinya mencakup peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada triwulan ketiga tahun 1999 termasuk juga yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1999. antara lain:
- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik indonesia Tahun 1999;
- Berbagai Undang-Undang yang dikeluarkan pada triwulan ketiga tahun 1999, mulai dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahuh 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerinta Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian hingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia hingga Oktober 1999 termasuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid tentang Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004; dan
- Instruksi Presiden Republik Indonesia mulai Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi hingga Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengelolan Program Aksi Kependudukan di Indonesia termasuk juga instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tentang Pengumuman Laporan Audit Bentuk Long Form Oleh Price Waterhouse Coopers Tentang Bank Bali dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tentang Persiapan Perubahan Tahun Anggaran dari Tahun Fiskal menjadi Tahun Takwim yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid.