Record Detail
Advanced SearchTeks
Harmonisasi peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi
Korupsi dalam beberapa tahun ini telah memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia akan kesistematikaan dalam tingkat keparahan yang tinggi, sehingga diperlukan upya-upaya yang serius dan signifikan terhadap pemberantasannya. hal inipun tercermin dalam konsideran undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang secara jelas menyebutkan bahwa "tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".
Availability
11020555 | A KI 7 | Perpustakaan Merah Putih (Artikel) | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
A KI 7
|
Publisher | Direktorat Jenderal Peraturan dan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI : Jakarta., 2007 |
Collation |
Hlm. 1-12
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
A KI 7
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
Jurnal legislasi Indonesia, Vol. 4 No.1
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available