UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahmenumpulkan kembali prakarsa partisipasi dengan mengembalikan model sentralisasi birokrasi gaya Orde Baru. Posisi desa dalam subordinasi kecamatan, penempatan pegawai negeri sipil sebagai sekretaris desa, penumpulan peran parlemen desa, adalah skenario tersembunyi dari kebijakan politik pemerintah pusat untuk melakukan penetrasi politiksampai tingkat lokal. Artikel ini membahas peran birokrasi dalam dinamika lokal, khususnya berkaitan otonomi daerah selama perkembangannya hampir tujuh tahun di Indonesia.