Record Detail
Advanced SearchTeks
Prinsip-Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Didukung oleh LGSP-USAID / Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah bidang pengadaan barang dan jasa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Dan dari tiga kasus saja, telah mengakibatkan kerugian Negara Rp. 200 miliar lebih. Tak berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa 70 persen kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa.
Availability
08023233 | KK HAR p (4) | Perpustakaan ACLC (Korupsi Khusus (KK)) | Available |
12020249 | KK HAR p (3) | Perpustakaan ACLC (Korupsi Khusus (KK)) | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
KK HAR p
|
Publisher | Indonesia Procurement Watch : Jakarta., 2006 |
Collation |
iv, 61 hlm.; 19 cm.
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Classification |
KK
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available