Buku “Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2005 Bagian IV”, berisi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada triwulan keempat tahun 2005.
Banyak peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pada triwulan keempat tahun 2005, karena itu buku “Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2005 Bagian IV” dibagi menjadi 3 jilid.
Jilid 2 mencakup:
- Lanjutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mulai dari Nomor 47 sampai dengan Nomor 80 Tahun 2005, antara lain: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap (Nomor 47 Tahun 2005); Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Nomor 48 Tahun 2005); Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing (Nomor 49 Tahun 2005); Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Nomor 50 Tahun 2005); Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas (Nomor 51 Tahun 2005); Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Nomor 52 Tahun 2005); Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Nomor 53 Tahun 2005); Pinjaman Daerah (Nomor 54 Tahun 2005); Dana Perimbangan (Nomor 55 Tahun 2005); Sistem Informasi Keuangan Daerah (Nomor 56 Tahun 2005); Hibah Kepada Daerah (Nomor 57 Tahun 2005); Pengelolaan Keuangan Daerah (Nomor 58 Tahun 2005); Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 63 Tahun 2005); Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Nomor 64 Tahun 2005); Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Nomor 65 Tahun 2005); Desa (Nomor 71 Tahun 2005); Kelurahan (Nomor 72 Tahun 2005); Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Nomor 79 Tahun 2005).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia mulai Nomor 56 sampai dengan Nomor 83 Tahun 2005, antara lain tentang: Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasioanl (Nomor 61 Tahun 2005); Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional (Nomor 61 Tahun 2005); Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Nomor 67 Tahun 2005); Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Nomor 68 Tahun 2005); Perubahan Kertiga Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Nomor 70 Tahun 2005); Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006 (Nomor 74 Tahun 2005); Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Nomor 78 Tahun 2005); pencabutan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 Tentang Pengadaan Besi Baja (Nomor 79 Tahun 2005).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia mulai Nomor 27 sampai dengan Nomor 30 Tahun 2005.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia mulai Nomor 13 sampai dengan Nomor 16 Tahun 2005.