“Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2005 Bagian II” memuat Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang dikeluarkan pada triwulan kedua tahun 2005.
Cakupan isinya:
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dan Kepualauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 sampai dengan Nomor 22 Tahun 2004. Antara lain tentang: Perubahan Atas Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005); Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Peraturan Pemerintagh Nomor 18 Tahun 2005); Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005); dan Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 sampai dengan Nomor 43 Tahun 2005. Antara lain tentang: Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005).
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 sampai dengan Nomor 17 Tahun 2005.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 sampai dengan Nomor 8 Tahun 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003 (Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai … dst. Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) dan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, (Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 dan 02 Tahun 2005 Tentang Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran Mahkamag Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 sampai dengan Nomor 9 Tahun 2005, antara lain: Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) (SEMA Nomor 8 Tahun 2005) dan Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota (SEMA Nomor 9 Tahun 2005).
- Peraturan Bank Indonesia Tahun 2004 yang belum dimuat dalam seri buku sebelumnya (Nomor 6/22/PBI/2004 sampai dengan Nomor 6/33/PBI/2004) dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/I/PBI/2005