Pengadilan tindak pidana korupsi: tindak pidana biasa penanganannya luar biasa (corruption court: common crime with extraordinary reduction)
Dipinjam : 0 | Dibaca : 0 | Dikunjungi : 584
Penulis
Mudzakkir
-
Personal Name
Kebijakan legislasi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan sebagai bagian dari reformasi yang hendak memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), namun demikian, pilihan kebijakan legislasi yang ditempuh dilihat secara yuridis formal telah menunjukkan sikap 'greget' anti korupsi, tetapi secara yuridis materiil justru sebaliknya memuat ketentuan yang dapat memperlemah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketersediaan
| 12020304 | A PDK 15 | Perpustakaan Merah Putih | Tersedia |
Informasi Terperinci
- NO PANGGILAN :
- A PDK 15
- PENERBIT :
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI : Jakarta, 2011
- RINCIAN :
- Hlm 297 - 320
- BAHASA :
- Indonesia
- ISBN / ISSN :
- -
Versi lain / relasi
| Tidak ada versi lain yang terkait. |
Kolom Komentar