Mekanisme penindakan terhadap anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi (represson mechanism against parliament members who engage in corruption)

Tidak ada lampiran

Dipinjam : 0 |   Dibaca : 0 |   Dikunjungi : 647

Penulis
Lumbuun, T. Gayus - Personal Name

Pengakajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa katerlibatan anggota DPR RI dalam tindak pidana korupsi karena secara normatif terjadi perluasan subyek pelaku tindak pidanakorupsi termasuk Anggota DPR sebagai penyelenggara negara, serta penekanan pada tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil dan tidak perlu adanya kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang nyata.

---

Ketersediaan

---

12020298

A PDK 3

Perpustakaan Merah Putih

Tersedia

---

Informasi Terperinci

---