.jpg.jpg)
Implikasi putusan MK terhadap netralitas PNS dalam pemilihan kepala daerah
Lampiran
Dipinjam : 0 | Dibaca : 0 | Dikunjungi : 597
Penulis
Nazriyah, Riri
-
Personal Name
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-VI/2008 mengaburkan makna netralitas bagi Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan kepala daerah, bahkan akan memperkuat sistem patrimonial dalam hierarki kekuasaan di Indonesia, dimana sikap bawahan sangat tergantung kepada siapa yang memimpinnya. Untuk itu, yang paling penting adalah bagaimana mengefektifkan mekanisme pengawasan secara ketat dan menegakkan aturan yang ada.
Ketersediaan
| 11020493 | A IP 1 | Perpustakaan Merah Putih | Tersedia |
Informasi Terperinci
- NO PANGGILAN :
- A IP 1
- PENERBIT :
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi : Jakarta, 2009
- RINCIAN :
- 63-82
- BAHASA :
- Indonesia
- ISBN / ISSN :
- -
Versi lain / relasi
| Tidak ada versi lain yang terkait. |
Kolom Komentar