Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006
Lampiran
Tidak ada lampiranDipinjam : 1 | Dibaca : 1 | Dikunjungi : 603
Penulis
Djaja, Ermansjah
-
Personal Name
"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, pemerintah Indonesia harus meredesain pengadilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersendiri, yang kemudian pada tanggal 29 Oktober diundangkan UURI nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi (LN RI tahun 2009 nomor 155, TLN RI nomor 5074)."
Ketersediaan
| 11020477 | PDL DJA m(1) | Perpustakaan Merah Putih | Tersedia | |
| 12020609 | PDL DJA m(2) | Perpustakaan ACLC | Tersedia |
Informasi Terperinci
- NO PANGGILAN :
- PDL DJA m
- PENERBIT :
- Sinar Grafika : Jakarta, 2010
- RINCIAN :
- ix, 509 hlm. ; 23 cm.
- BAHASA :
- Indonesia
- ISBN / ISSN :
- 9789790073661
Versi lain / relasi
| Tidak ada versi lain yang terkait. |
Kolom Komentar