printed

Text

Konstitusionalitas pengadilan tindak pidana korupsi

Lampiran
Tidak ada lampiran

    Dipinjam : 0 |   Dibaca : 0 |   Dikunjungi : 230


    Penulis
    Indrayana, Denny - Personal Name

    Konstitusionalitas pengadilan khusus korupsi dan hakim karir serta ad hoc korupsi tidaklah bermasalah dari sisi UUD 1945 pasca perubahan. Meskipun perbaikan konstitusi ada baiknya ke depan tetap diupayakan, namun dengan aturan UUD yang ada sekarang inipun, putusan MK tentang Pasal 53 UU KPK telah menegaskan keberadaan pengadilan khusus korupsi tidaklah bertentangan dengan UUD.


    Ketersediaan


    11020326 A PDK 13 Perpustakaan Merah Putih Tersedia


    Informasi Terperinci


    NO PANGGILAN :
    A PDK 13
    PENERBIT :
    RINCIAN :
    hlm. 217-232
    BAHASA :
    Indonesia
    ISBN / ISSN :
    -
    Selengkapnya

    Versi lain / relasi


    Tidak ada versi lain yang terkait.

    Kolom Komentar