Korupsi APBD ditinjau dari Aspek Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi
Lampiran
Dipinjam : 0 | Dibaca : 0 | Dikunjungi : 474
Penulis
Hadjon, Philipus M
-
Personal Name
Apakah perbuatan yuridis ketatanegaraan, dalam hal inipenetapan Perda APBD termasuk kewenangan hakim untuk menilainya? Penyimpangan substansial dalam penetapan Perda dalam hal ini Perda APBD tunduk kepada ketentuan pengawasan, yang diatur dalam Pasal 113 dan 114 UU No. 22 Tahun 1999
Ketersediaan
| 11020314 | A TK 6 | Perpustakaan Merah Putih | Tersedia |
Informasi Terperinci
- NO PANGGILAN :
- A TK 6
- PENERBIT :
- Dictum : Jakarta, 2005
- RINCIAN :
- hlm. 59-63
- BAHASA :
- Indonesia
- ISBN / ISSN :
- -
Versi lain / relasi
| Tidak ada versi lain yang terkait. |
.jpg.jpg)
Kolom Komentar