printed

Text

Melihat ulang korupsi di daerah : defisit demokrasi dan pertarungan kepentingan

Lampiran
Tidak ada lampiran

    Dipinjam : 0 |   Dibaca : 0 |   Dikunjungi : 235


    Penulis
    Simanjuntak, Leonard - Personal Name

    sejak indonesia secara efektif memasuki era otonomi daerah pada 1 Januari 2001, tanggal berlaku efektifnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, secara signifikan pula pola dan politik korupsi direpublik ini berubah. dari korupsi 'berjamaah' dengan 'komando' yang bersumber dari kekuasaan pusat (baca :dipimpin oleh istana atau Jakarta), menjadi korupsi 'chaotic' di berbagai lokalitas yang makin berciri 'kleptoracy'


    Ketersediaan


    11020412 A TK 2 Perpustakaan Merah Putih Tersedia


    Informasi Terperinci


    NO PANGGILAN :
    A TK 2
    PENERBIT :
    Jurnal Jentera : Jakarta, 2005
    RINCIAN :
    18-32
    BAHASA :
    Indonesia
    ISBN / ISSN :
    -
    Selengkapnya

    Versi lain / relasi


    Tidak ada versi lain yang terkait.

    Kolom Komentar