Menampilkan hasil pencarian

"menggagas"

Menggagas KPK menghapus KPKPN
Penerbit :
No. Panggilan :
KI BAD m
Penulis :
Badjebar, Zain - Personal Name
Subjek :
Komisi Pemberantasan Korupsi

Menggagas peradilan etik di Indonesia
Penerbit :
Komisi Yudisial RI
No. Panggilan :
HP 347.016 KOM m
Penulis :
Komisi Yudisial RI - Personal Name
Subjek :
Peradilan etik

Menggagas Perubahan Kelima Undag-Undang Dasar 1945
Penerbit :
No. Panggilan :
A HR 26
Penulis :
Maas, Marwan - Personal Name
Subjek :

Menggagas keterbukaan informasi publik: upaya kolektif berantas korupsi
Penerbit :
Malang Corruption Watch dan YAPPIKA
No. Panggilan :
KI ZUL m
Penulis :
Zulkarnain - Personal Name
Sirajuddin - Personal Name
Widiarto, Aan Eko - Personal Name
Subjek :
Pemberantasan Korupsi , Keterbukaan Informasi Publik

Menggagas Penyusunan & Implementasi Perda yang Partisipatif, Transparan & Akuntabel
Penerbit :
Jurnal Hukum Prioris
No. Panggilan :
A HR 26
Penulis :
Maas, Marwan - Personal Name
Subjek :
Undang-undang dasar 1945 , menggagas , perubahan komperehensif

Menggagas Perubahan UU Tipikor : Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan
Penerbit :
KPK
No. Panggilan :
KPK 291
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
, Korporasi , illicit enrichment , Pemidanaan , Trading in Influence

Kemiskinan&Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan
Penerbit :
Alfabeta
No. Panggilan :
AP 352.63 SUH k
Penulis :
Suharto, Edi - Personal Name
Subjek :
kemiskianan , jaminan sosial , jaminan kesehatan

Menggagas undang-undang administrasi pemerintahan: sepuluh karya tulis terbaik lomba jurnalistik dan karya tulis para ahli
Penerbit :
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
No. Panggilan :
AP 353.334 PRA m
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi - Personal Name
Prasojo, Eko - Personal Name
Astraatmaja, Atmakusumah - Personal Name
Hariri, Jusuf [ed.] - Personal Name
Subjek :
Financial , Reformasi , Keuangan Negara , Birokrasi , Detrimental , Evidencial , Pembuktian , Public Administrasi , Beauracracy , Administrasi Pemerintahan , Pengadilaln Tata Usaha Negara