Menampilkan hasil pencarian

"Tentang korupsi"

Penjabaran unsur-unsur pasal pidana dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negar yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap
Penerbit :
DIVBINKUM POLRI
No. Panggilan :
PER 048
Penulis :
DIVBINKUM POLRI - Personal Name
Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar - Personal Name
Subjek :
Law

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penerbit :
Divisi Pembinaan Hukum Polri
No. Panggilan :
PK IND u
Penulis :
Kepolisian Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , Peraturan , Korupsi , KKN , Polisi , Audit , Auditor , Legislation , Polri , Cost , Eradication , Konstitusi , Price

Ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi: Tinjauan yuridis terhadap undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi
Penerbit :
Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman
No. Panggilan :
B 161
Penulis :
Saepullah, Aji - Personal Name
Subjek :
Tindak Pidana Korupsi , Hukuman mati , Skripsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
Penerbit :
Laksana
No. Panggilan :
PK LAK u
Penulis :
Subjek :
Pemberantasan Korupsi

Berantas korupsi: kajian ulama dayah tentang pandangan islam terhadap korupsi
Penerbit :
Logica
No. Panggilan :
KA HAS b
Penulis :
Hasan, Yaufik Tgk. - Personal Name
Haspy, Al Furqan M.Basyah Tgk. - Personal Name
Subjek :
Korupsi , Agama , berantas , pandangan islam

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang no.31 th.1999 tentang pemberantasan tindak korupsi
Penerbit :
Novindo Pustaka Mandiri
No. Panggilan :
PK IND u
Penulis :
Pemerintah Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Negara , Corruption , KKN , Masyarakat , Kolusi , Nepotisme , Law Corruption , UU No.31/1999 , UU No.28/1999 , UU No.08/1981

Memberdayakan instrumen pencegahan korupsi: studi tentang efektivitas mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara bagi pemberantasan korupsi di Indonesia
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No. Panggilan :
KPK 0072
Penulis :
Kadafi, Binziad [et.al] - Personal Name
Subjek :
Indonesia , Korupsi Eksternal , Wealth government , LHKPN , Rules - Organization , Announcement , Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN

Percepatan pemberantasan korupsi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi
Penerbit :
Perum Percetakan Negara
No. Panggilan :
PK IND p
Penulis :
Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption in Government , UU RI No.30/2002 , UU RI No.28/1999 , UU RI No.31/1999 , Bribery of Official , Social Control , Social Participation , UU RI No.3/1971 , PP RI No.71/2000

Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
No. Panggilan :
B 190
Penulis :
Presiden Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
KPK , Kejaksaan Agung , Tindak Pidana Korupsi , Polri

Implikasi Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi yang Dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Penerbit :
No. Panggilan :
B 228
Penulis :
Hasan, Zainudin - Personal Name
Subjek :
Tesis