Menampilkan hasil pencarian

"Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS"

Penerapan tata kepemerintahan yang baik (good public governance in Brief)
Penerbit :
Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas
No. Panggilan :
AP 352.63 PEN
Penulis :
Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik - Personal Name
Subjek :
Good Governance

Indikator good public governance: penerapan tata kepemerintahan yang baik
Penerbit :
Bappenas
No. Panggilan :
AP 352.63 BAD i
Penulis :
Bappenas - Personal Name
Subjek :
Pelayanan Publik , Civil Service - Good Governance , One Stop Service , Tata Kelola

Good governance : kepemerintahan yang baik dan good corporate governance : tata kelola perusahaan yang baik
Penerbit :
CV. Mandar Maju
No. Panggilan :
AP 352.63 SED g
Penulis :
Sedarmayanti - Personal Name
Subjek :
Good Governance , Good Corporate Governance , Tata Kelola Perusahaan

Rencana aksi penerapan tata kepemerintahan yang baik: dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (pelaksanaan Inpres No.5 tahun 2004)
Penerbit :
Pemerintah Kota Pekanbaru
No. Panggilan :
DI 0056
Penulis :
Pemerintah Kota Pekanbaru - Personal Name
Subjek :
Tata Pemerintahan , Good Governance , Korupsi , Tata Pemerintah , Pelayanan Publik , Pemerintah Daerah , Kejaksaan , Kinerja , PNS , Gorontalo , KORMONEV

Memahami untuk melayani: pelayanan perijinan dan non perijinan sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang baik [multimedia] Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK
Penerbit :
Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK
No. Panggilan :
AVI-KPK 0006
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Penelitian dan Pengembangan - Personal Name
Subjek :
Public Service (Civil Service) , Government Service , Pelayanan Publik , Administrasi Publik , Public Policy , Perijinan

Kesepakatan Bersama antara Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kepala badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang peningkatan kualitas pengelolaan APBN menuju tata kepemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penerbit :
Departemen Tenaga Kerja
No. Panggilan :
DI 0045
Penulis :
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Personal Name
Subjek :
Good Governance , Kejaksaan Agung , Keuangan Negara , Kasus , Penyidikan , Layanan Publik , Penyelidikan , Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , SP3 , Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi , Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan , Barang Milik Negara

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (buku II: alat bantu)
Penerbit :
GTZ & MENPAN
No. Panggilan :
353.334 GTZ p (2)
Penulis :
GTZ dan MENPAN RI - Personal Name
Subjek :
Pelayanan Publik , Pengaduan Masyarakat , Masyarakat , Local Government - Public Service , Good Government

Penerapan tata pemerintahan yang baik (good public governance in brief)
Penerbit :
Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS
No. Panggilan :
AP 342.598 SEK p
Penulis :
Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS - Personal Name
Subjek :
Public Administration , Pelayanan Publik , Administrasi Publik , Reformasi Birokrasi , Good Public Governance , Civil Servants

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik : Pengalaman Praktis di Kabupaten SOlok Kabupaten Bima dan Kota Bima (Buku II Alat Bantu)
Penerbit :
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
AP 361.005 KEM p
Penulis :
Kementerian Pendayagunaan - Personal Name
Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH - Personal Name
Subjek :
Pelayanan Publik , Pengaduan Masyarakat

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik: pengalaman empirik di Beberapa Daerah
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No. Panggilan :
KPK 0051
Penulis :
Jasin, Mochammad [et al.] - Personal Name
Subjek :
Good Governance , Public Administration , Solok , Kondisi Fisik , Sosial Ekonomi , Gorontalo , Wonosobo , Surakarta , Sragen , Yogyakarta , Gianyar , Jembrana