Menampilkan hasil pencarian

"Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Republik Indonesia"

Analisis pengaruh kompetensi dan motivasi terhadap kinerja Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Penerbit :
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
No. Panggilan :
B 241
Penulis :
Raharjo, Suci - Personal Name
Subjek :
Kompetensi , Motivasi , Komisi Pemberantasan Korupsi , Kinerja Pegawai , Pegawai Tidak Tetap

Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tambahan Berita Negara R.I. Tanggal 26/9-2003 no. 77
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No. Panggilan :
HP 328.348 PEN
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
Wealth Government-Announcement

Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi
No. Panggilan :
KPK 159
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi - Personal Name
Subjek :
Korupsi , Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Pedoman Pelatihan : Memahami Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi
No. Panggilan :
KPK 318
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi - Personal Name
Subjek :
Pelatihan , Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Peraturan badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia no. 01 tahun 2007 standar pemeriksaan keuangan negara
Penerbit :
Badan Pemeriksa Keuangan RI
No. Panggilan :
PER 041
Penulis :
Subjek :
Keuangan Negara , Keuangan Negara - Standar Pemeriksaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penerbit :
Divisi Pembinaan Hukum Polri
No. Panggilan :
PK IND u
Penulis :
Kepolisian Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , Peraturan , Korupsi , KKN , Polisi , Audit , Auditor , Legislation , Polri , Cost , Eradication , Konstitusi , Price

Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Penerbit :
Badan Pemeriksa Keuangan
No. Panggilan :
LN 352.4 SEK b
Penulis :
Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan RI - Personal Name
Subjek :
Badan Pemeriksa Keuangan

Sejarah Pembentukan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Penerbit :
Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan
No. Panggilan :
KI DIR s
Penulis :
Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan - Organizational Body
Subjek :
Undang-undang Pencegahan Korupsi , Penyelenggara Negara , Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Posibilitas Penanganan Laporan Harta Kekayaan Non Penyelenggara oleh Kementerian/Lembaga"
Penerbit :
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
No. Panggilan :
B 170
Penulis :
Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN - Personal Name
Subjek :

Implemanetasi Manajemen Risiko pada Drektorat Pengelolahan Informasi & Data Komisi Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) : Bhinika Karya Eka Prasetya (STIA LAN), Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Konsentrasi Manajemen Keuangan Negara
Penerbit :
Bhineka Karya Eka Prasetya
No. Panggilan :
B 246
Penulis :
Syihabuddin, Asep - Personal Name
Subjek :
Implementasi Manajemen