Menampilkan hasil pencarian

"Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia"

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 23 Februari 2010
Penerbit :
KPK
No. Panggilan :
KPK 119
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatakerja Komisi Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
KPK
No. Panggilan :
KPK 117
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
Peraturan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi
No. Panggilan :
KPK 0021
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi - Personal Name
Subjek :
KPK , Korupsi , UU RI No.30/2002 , UU RI No.20/2001 , UU No.31/1999 , UU No.28/1999 , UU No. 3/1971 , PP No. 71/2000

Keabsahan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)
Penerbit :
Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
No. Panggilan :
B 158
Penulis :
Firdaus, Fahmi Ramadhan - Personal Name
Subjek :
DPR , Kasus Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi , e-KTP , Hak Angket

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Penerbit :
Divisi Pembinaan Hukum Polri
No. Panggilan :
PK IND u
Penulis :
Kepolisian Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , Peraturan , Korupsi , KKN , Polisi , Audit , Auditor , Legislation , Polri , Cost , Eradication , Konstitusi , Price

Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
No. Panggilan :
B 190
Penulis :
Presiden Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
KPK , Kejaksaan Agung , Tindak Pidana Korupsi , Polri

Organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Keputusan Pimpinan Nomor : KEP-07/P.KPK/02/2004
Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No. Panggilan :
KPK 0058
Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
Management , Internal organization , Tugas , Pimpinan , Tim Penasehat , Deputi Bidang Pencegahan , Deputi Bidang Penindakan , Deputi Bidang Informasi dan Data , Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Ma , Sekretariat Jenderal

Laporan Akhir Mahasiswa KKN UNHAS Gelombang 96 Tahun 2017: Tematik Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Penerbit :
No. Panggilan :
B 264
Penulis :
Universitas Hasanudin - Personal Name
Subjek :
Korupsi , Antikorupsi , Tugas Akhir

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Sebagai Alasan Peringan Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 430K/PID.SUS/2018)
Penerbit :
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
No. Panggilan :
B 258
Penulis :
Gabriella, Elia - Personal Name
Subjek :
Tindak Pidana Korupsi , Hukum acara pidana , Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi
Penerbit :
Laksana
No. Panggilan :
PK LAK u
Penulis :
Subjek :
Pemberantasan Korupsi