• beranda
  • koleksi
  • karya ilmiah
  • aktivitas
  • newsletter
  • ebook

Menampilkan hasil pencarian

"Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia"


Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia: Berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 Tanggal 23 Februari 2010

Penerbit :
KPK
No. Panggilan :
KPK 119

Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
KPK

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tatakerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Penerbit :
KPK
No. Panggilan :
KPK 117

Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
Peraturan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi
No. Panggilan :
KPK 0021

Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi - Personal Name
Subjek :
KPK , Korupsi , UU RI No.30/2002 , UU RI No.20/2001 , UU No.31/1999 , UU No.28/1999 , UU No. 3/1971 , PP No. 71/2000

Laporan Mengenai Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia : Sebuah Rekomendasi

Penerbit :
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
No. Panggilan :
KPK 424

Penulis :
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) - Personal Name
Subjek :
Laporan Kinerja Dewan Pengawas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penerbit :
Divisi Pembinaan Hukum Polri
No. Panggilan :
PK IND u

Penulis :
Kepolisian Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , Peraturan , Korupsi , KKN , Polisi , Audit , Auditor , Legislation , Polri , Cost , Eradication , Konstitusi , Price

Keabsahan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP)

Penerbit :
Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember
No. Panggilan :
B 158

Penulis :
Firdaus, Fahmi Ramadhan - Personal Name
Subjek :
DPR , Kasus Korupsi , Komisi Pemberantasan Korupsi , e-KTP , Hak Angket

Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi antara Polri, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Penerbit :

No. Panggilan :
B 190

Penulis :
Presiden Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
KPK , Kejaksaan Agung , Tindak Pidana Korupsi , Polri

Organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Keputusan Pimpinan Nomor : KEP-07/P.KPK/02/2004

Penerbit :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
No. Panggilan :
KPK 0058

Penulis :
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Personal Name
Subjek :
Management , Internal organization , Tugas , Pimpinan , Tim Penasehat , Deputi Bidang Pencegahan , Deputi Bidang Penindakan , Deputi Bidang Informasi dan Data , Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Ma , Sekretariat Jenderal

Laporan Akhir Mahasiswa KKN UNHAS Gelombang 96 Tahun 2017: Tematik Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Penerbit :

No. Panggilan :
B 264

Penulis :
Universitas Hasanudin - Personal Name
Subjek :
Korupsi , Antikorupsi , Tugas Akhir

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi

Penerbit :
Laksana
No. Panggilan :
PK LAK u

Penulis :

Subjek :
Pemberantasan Korupsi







Hak Cipta © Perpustakaan KPK. 2025