Menampilkan hasil pencarian

"Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003"

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Penerbit :
Kementeriaan Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas
No. Panggilan :
PER 130
Penulis :
Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) - Organizational Body
Subjek :
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerint , Keputusan presiden nomor 80 tahun 2003

Studi tentang pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan presiden tindak lanjut kajian keputusan presiden yang menyimpang tim kerja bidang hukum
Penerbit :
Masyarakat Transparansi Indonesia
No. Panggilan :
B 147
Penulis :
Masyarakat Transparansi Indonesia. Tim Kerja Bidang Hukum - Personal Name
Subjek :
Keputusan Presiden , Keppres , Keputusan Presiden--Studi Pertanggungjawaban , Tata Niaga Cengkeh , Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri , Hak Monopoli Produksi Bahan Peledak Kepada Swasta , Fasilitas Perpajakan , Pungutan Wajib , Dana Reboisasi , IPTN , PT. Kiani Kertas , Kredit Usaha Keluarga Sejahtera

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2008: undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden keputusan presiden instruksi presiden
Penerbit :
Departemen Komunikasi dan Informatik RI
No. Panggilan :
AVI-PER 0005
Penulis :
Departemen Komunikasi dan Informatika RI - Organizational Body
Subjek :
, Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003
Penerbit :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
No. Panggilan :
PK PPA u
Penulis :
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) - Personal Name
Subjek :
Law , Peraturan , Pencucian Uang , Undang-Undang tindak pidana pencucian uang

Ketidakpastian hukum pengaturan outsourching dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 = legal uncertainty of outsourching arrangements in law number 13 years 2003
Penerbit :
Jurnal Legislasi Indonesia
No. Panggilan :
A HR 29
Penulis :
Uwiyono, Aloysius - Personal Name
Subjek :
Undang-undang , Tenaga Kerja , Ketenagakerjaan , Outsourcing , Ketenagakerjaan--Hukum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)
Penerbit :
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)
No. Panggilan :
PK UNI u
Penulis :
United Nation - Organizational Body
Subjek :
Undang-undang , Anti Korupsi , Perserikatan Bangsa-Bangsa

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945, undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan.
Penerbit :
No. Panggilan :
PER 040
Penulis :
Tim Sosialisasi UU BPK - Conference
Subjek :
Law , Keuangan Negara , Perbendaharaan Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan umum
Penerbit :
Departemen Keuangan Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 119
Penulis :
Subjek :
, Keuangan Negara , Perbendaharaan Negara , Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2005
Penerbit :
CV. TAMITA UTAMA
No. Panggilan :
PER 176
Penulis :
Subjek :
Peraturan Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Keputusan Bersama Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Penerbit :
Komisi Yudisial Republik Indonesia
No. Panggilan :
HR 347.014 KOM u
Penulis :
Komisi Yudisial Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Undang-undang , UU No 3 Tahun 2009