Menampilkan hasil pencarian

"Keppres"

Keppres No.42 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2002 (Pengganti Keppres No.17 Th.2000)
Penerbit :
CV.Tamita Utama
No. Panggilan :
PER 008
Penulis :
Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
APBN , Financial administration and budgets

Perpres 54/2010 dan keppres 80/2013: apa bedanya?
Penerbit :
Warta pengawasan
No. Panggilan :
A HR 24
Penulis :
Warta pengawasan - Personal Name
Subjek :
Keppres , Perpres

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Penerbit :
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 060
Penulis :
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , PP No.65/1999 , PP No.67/1999 , UU No.31/1999 , UU No.20/2001 , Government publications -- Bibliography , Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 , Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 , UU No. 28/1999 , UU No.15/2002 , PP No.66/1999 , PP No.68/1999 , PP No.71/2000 , Keppres No.127/1999 , Inpres No.30/1998

Himpunan Bujuklak, Bujuklap dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana
Penerbit :
Kepolisian Negara Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 052
Penulis :
Kepolisian Negara Republik Indonesia - Personal Name
Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , PP No.65/1999 , PP No.67/1999 , UU No.31/1999 , UU No.20/2001 , Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 , Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2001 , UU No. 28/1999 , UU No.15/2002 , PP No.66/1999 , PP No.68/1999 , PP No.71/2000 , Keppres No.127/1999 , Inpres No.30/1998 , Criminal Offenses

Studi tentang pertanggungjawaban dalam pembuatan keputusan presiden tindak lanjut kajian keputusan presiden yang menyimpang tim kerja bidang hukum
Penerbit :
Masyarakat Transparansi Indonesia
No. Panggilan :
B 147
Penulis :
Masyarakat Transparansi Indonesia. Tim Kerja Bidang Hukum - Personal Name
Subjek :
Keputusan Presiden , Keppres , Keputusan Presiden--Studi Pertanggungjawaban , Tata Niaga Cengkeh , Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri , Hak Monopoli Produksi Bahan Peledak Kepada Swasta , Fasilitas Perpajakan , Pungutan Wajib , Dana Reboisasi , IPTN , PT. Kiani Kertas , Kredit Usaha Keluarga Sejahtera

Peraturan perundang-undangan tentang korupsi, kolusi dan nepotisme
Penerbit :
Kantor MENKO WASBANGPAN
No. Panggilan :
PK IND p
Penulis :
Indonesia. Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatu - Personal Name
Subjek :
Corruption , Law , UU RI No.31/1999 , PP No.65/1999 , PP No. 66/1999 , PP No.67/1999 , Keppres RI No. 127/1999 , TAP MPR RI No. XI/MPR/1999 , UU RI No. 28/1999 , PP No. 68/1999 , Peraturan Perundang-undangan , Peraturan Korupsi

Penelitian Keputusan Presiden yang menyimpang 1993-1998 laporan akhir tim kerja bidang hukum
Penerbit :
Masyarakat Transparansi Indonesia
No. Panggilan :
DI 0118
Penulis :
Subjek :
Evasive Decision , President , Misuse of Power , Right and Authority , Penyimpangan , Keputusan Presiden , Keppres , Penyalahgunaan Kekuasaan , Kewenangan