Menampilkan hasil pencarian

"Instruksi Presiden No 2 Tahun 2014"

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Penerbit :
pemerintah Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 241
Penulis :
Pemerintah Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2014 , aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Penerbit :
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
No. Panggilan :
PK PEM i
Penulis :
Pemerintah Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Pencegahan Korupsi , Pemberantasan Korupsi , Nomor 2 tahun 2014

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
Penerbit :
pemerintah Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 197
Penulis :
pemerintahan Republik Indonesia - Personal Name
Subjek :
Tahun 2013 , Aksi Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi

Koordinasi monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
B 202
Penulis :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara - Organizational Body
Subjek :
KORMONEV , Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2008: undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden keputusan presiden instruksi presiden
Penerbit :
Departemen Komunikasi dan Informatik RI
No. Panggilan :
AVI-PER 0005
Penulis :
Departemen Komunikasi dan Informatika RI - Organizational Body
Subjek :
, Peraturan Perundang-undangan

Laporan pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
DI 0116
Penulis :
Korea Independent Comission Against Corruption - Personal Name
Indonesia. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara - Personal Name
Subjek :
Anti-Corruption , Corruption in Government , Investigation , RAN PK , Rencana Aksi Nasional , Evaluasi , Legislation , Code of conduct , Annual report - 2004 , KORMONEV , Koordinasi, Monitoring

Pedoman umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev): pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
Kormonev dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
KI HAD p
Penulis :
Hadisusilo, Gunawan - Personal Name
Sukarma, Lukman - Personal Name
Sunendar, Gunawan - Personal Name
Subjek :
Corruption , Public Administration , Nasional , Instansi , Instruksi Umum , Instruksi Khusus , Rencana Aksi Nasional , Partisipasi Masyarakat

Pedoman umum KORMONEV (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) : pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
Kormonev
No. Panggilan :
KI HAD p
Penulis :
Hadisusilo, Gunawan - Personal Name
Sukarma, Lukman - Personal Name
[ed.] Sunendar, Gunawan ...[et al.] - Personal Name
Subjek :
Corruption , Public Administration , Nasional , Instansi , Rencana Aksi Nasional , Partisipasi Masyarakat , Kabupaten , Aparatur Negara , LHKPN

Bahan paparan rapat koordinasi sektoral "evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
B 185
Penulis :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara - Organizational Body
Subjek :
Korupsi , Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004

Menyatukan asa, memperkuat tindakan : monitoring kasus kejahatan kehutanan dan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 di Provinsi Jambi, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
Penerbit :
Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) dan Yayasan Lembaga Bangtuan Hukum Lilngkungan ( YLBHL)
No. Panggilan :
LH 333.75 RAH m
Penulis :
International Law Division Department of Justice Hong Kong Special Administrative Region - Personal Name
Rahmadani, Fazrin dan Pador, Zenwen - Personal Name
Sembiring, Sulaiman N [ed.] - Personal Name
Subjek :
MLA , Hutan , Criminal , Kehutanan , Kayu , Bilateral Agreements , Multilateral Agreements , HKSAR , Forest Crime - Indonesia , Pohon