beranda
koleksi
karya ilmiah
aktivitas
newsletter
ebook
Menampilkan hasil pencarian
"Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004"
Koordinasi monitoring dan evaluasi (kormonev) pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
B 202
Penulis :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Organizational Body
Subjek :
KORMONEV
,
Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004
Laporan pelaksanaan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
DI 0116
Penulis :
Korea Independent Comission Against Corruption
- Personal Name
Indonesia. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Personal Name
Subjek :
Anti-Corruption
,
Corruption in Government
,
Investigation
,
RAN PK
,
Rencana Aksi Nasional
,
Evaluasi
,
Legislation
,
Code of conduct
,
Annual report - 2004
,
KORMONEV
,
Koordinasi, Monitoring
Pedoman umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev): pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
Kormonev dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
KI HAD p
Penulis :
Hadisusilo, Gunawan
- Personal Name
Sukarma, Lukman
- Personal Name
Sunendar, Gunawan
- Personal Name
Subjek :
Corruption
,
Public Administration
,
Nasional
,
Instansi
,
Instruksi Umum
,
Instruksi Khusus
,
Rencana Aksi Nasional
,
Partisipasi Masyarakat
Pedoman umum KORMONEV (Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi) : pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Penerbit :
Kormonev
No. Panggilan :
KI HAD p
Penulis :
Hadisusilo, Gunawan
- Personal Name
Sukarma, Lukman
- Personal Name
[ed.] Sunendar, Gunawan ...[et al.]
- Personal Name
Subjek :
Corruption
,
Public Administration
,
Nasional
,
Instansi
,
Rencana Aksi Nasional
,
Partisipasi Masyarakat
,
Kabupaten
,
Aparatur Negara
,
LHKPN
Bahan paparan rapat koordinasi sektoral "evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi
Penerbit :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. Panggilan :
B 185
Penulis :
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Organizational Body
Subjek :
Korupsi
,
Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004
Percepatan pemberantasan korupsi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi
Penerbit :
Perum Percetakan Negara
No. Panggilan :
PK IND p
Penulis :
Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia
- Personal Name
Subjek :
Corruption in Government
,
UU RI No.30/2002
,
UU RI No.28/1999
,
UU RI No.31/1999
,
Bribery of Official
,
Social Control
,
Social Participation
,
UU RI No.3/1971
,
PP RI No.71/2000
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014
Penerbit :
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
No. Panggilan :
PK PEM i
Penulis :
Pemerintah Republik Indonesia
- Personal Name
Subjek :
Pencegahan Korupsi
,
Pemberantasan Korupsi
,
Nomor 2 tahun 2014
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013
Penerbit :
pemerintah Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 197
Penulis :
pemerintahan Republik Indonesia
- Personal Name
Subjek :
Tahun 2013
,
Aksi Pencegahan dan Pembrantasan Korupsi
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014
Penerbit :
pemerintah Republik Indonesia
No. Panggilan :
PER 241
Penulis :
Pemerintah Republik Indonesia
- Personal Name
Subjek :
Instruksi Presiden No 2 Tahun 2014
,
aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2008: undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah peraturan presiden keputusan presiden instruksi presiden
Penerbit :
Departemen Komunikasi dan Informatik RI
No. Panggilan :
AVI-PER 0005
Penulis :
Departemen Komunikasi dan Informatika RI
- Organizational Body
Subjek :
,
Peraturan Perundang-undangan